Kamis, 27 April 2017

Proses Pengangkatan 3 Dokter CPNS di Labusel Disoroti Masyarakat


Labusel, NUANSA POST
Proses pengangkatan dr SSHH dan dr ARDH menjadi CPNS terhitung 1 Maret 2015 di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, pada sejumlah dokumen yang diperoleh Gerakan Pemuda Mahasiswa & Pelajar Anti Korupsi Labuhanbatu Selatan (GPMPAK) terdapat Surat Perjanjian Tenaga Kontrak  atas nama dr.SSHH No.440.800/251/Dinkes/I/2015 dan dr ARDH No.440.800/252/Dinkes/I/2015 dengan Dinas Kesehatan Labuhanbatu Selatan diragukan dan janggal.
Terkait kasus itu, GPMPAK Labuhanbatu Selatan telah menyurati sejumlah menteri di Jakarta, Mabes Polri dan pihak terkait. Perekrutan tiga CPNS yang disebut-sebut sebagai keluarga dekat pejabat teras sangat janggal. Surat laporan GPMPAK bernomor 01/GPMPAK/I/2017 juga disampaikan kepada BPK, Badan Kepegawaian Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan.
Dalam surat laporan juga melampirkan petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan No. 821.131/100/BKD/III/2015, terkait penetapan dan pengangkatan dr.SSHH, dr.ARDH dan dr.EPAR menjadi CPNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Labusel.  Dua di antara tiga CPNS itu disebut-sebut sebagai keluarga dekat pejabat teras Pemkab Labuhanbatu Selatan. Bahkan, proses pengangkatannya menjadi CPNS ditengah kebijakan pemerintah yang memperlakukan moratorium penerimaan PNS. Dengan demikian, proses pengangkatannya dinilai sangat janggal.
Pada sejumlah dokumen yang beredar di masyarakat juga diterima awak media, terdapat berkas Surat Perjanjian Kerja antara Dinas Kesehatan Labuhanbatu Selatan dengan Tenaga Kontrak atas nama dr SSHH No. 440.800/251/DINKES/I/2015 dan dr ARDH No. 440.800/252/DINKES/I/2015.  Dalam surat perjanjian kerja itu, dr SSHH dan dr ARDH dtetapkan sebagai tenaga kontrak atau honor pada wilayah kerja Puskesmas Hutagodang, Kecamatan Sei Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kontrak kerja itu mulai berlaku pada 2 Januari 2015 hingga 31 Desember 2015. Kental keanehan terlihat ketika dr SSHH dan dr ARDH diangkat menjadi CPNS terhitung 1 Maret 2015. Hal ini terlihat jelas pada petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan No.821.131/100/BKD/III/2015 yang mengangkat dr.SSHH dan dr.ARDH sebagai CPNS terhitungb1 Maret 2015.
Surat keputusan itu ditetapkan di Kotapinang pada 20 April 2015 oleh bupati Labuhanbatu Selatan Wildan Aswan Tanjung. Proses dan mekanisme pengangkatan dr.SSHH dan dr.ARDH akhirnya menjadi sorotan tajam masyarakat. Bahkan, dr.SSHH yang menikah pada September 2012, telah berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan dr.ARDH berdomisili Kabupaten Paluta sama-sama tingkat kehadirannya sebagai tenaga kontrak dan CPNS selama ini terisi tanda tangannya dalam absensi di Puskesmas Hutagodang Kecamatan Sei Kanan juga sangat diragukan ke-asliannya alias palsu. Bupati Labuhanbatu Selatan Wildan Aswan Tanjung ketika dihubungi melalui Plt Kepala Dinas Kesehatan tidak dapat dikonfirmasi. Disambangi ke tempat kerjanya, Kamis (13/4) siang, salah seorang staf Dinkes mengatakan, Plt Kadinkes Labusel sedang tugas luar. "Bu Plt Dinkes yang baru sedang tugas luar. Jelasnya, terkait pengangkatan ke-3 CPNS itu terjadi pada masa ibu Kadinkes lama, Tinur Bulan yang sudah dicopot dan dipindahkan ke instansi lain," ujar salah satu staff Dinkes yang tidak mau disebutkan namanya kepada awak media.
Kemudian, awak media mencoba mengkonfirmasi Kepala BKD Labusel yang baru, Lamsania melalui telefon seluler, Kamis (3/4) siang tidak berhasil. Begitu juga Kabid SDM BKD, Zulkarnain Dasopang dikonfirmasi melalui SMS terkirim juga tidak membalas. Sementara, Sekda Zulkifli dan Kabag Humas Protokol M Irsan yang kembali dikonfirmasi awak media, Kamis (13/4) siang, walau telepon selulernya dalam keadaan aktif tidak diangkat. Sedangkan SMS yang dikirim awak media terkirim, juga tidak dibalas. (JS)


Masyarakat Minta Bupati Labusel Tindak Oknum Dokter Yang Jarang Masuk Kerja Tapi Terus Terima Gaji


Labusel , NUANSA POST
Kepala Puskesmas Desa Hutagodang Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) terkesan enggan bertindak terhadap anggotanya oknum dokter berinisial dr SSSH yang sudah bertahun-tahun diketahui jarang masuk kerja, tapi terus menerima gaji.
"Seharusnya, dokter puskesmas, Plt Kadinkes dan Bupati Labuhanbatu Selatan Wildan Aswan Tanjung sudah sepatutnya melakukan tindakan tegas terhadap dr SSSH yang jarang masuk kerja dan terus menerima gaji yang sejak tahun 2015 diangkat menjadi CPNS melalui jalur khusus. Hingga kini wanita yang ditugaskan di Puskesmas Desa Hutagodang, Kecamatan Sei Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan itu, tidak pernah masuk kerja, tetapi terus menerima gaji " kata Sekretaris LSM GERAK Kabupaten Labusel, Nanang Azhari Harahap kepada
awak media, Rabu (19/4) di Kotapinang.
Menurut Nanang, sebagai putri kandung istri bupati Labuhanbatu Selatan Wildan Aswan Tanjung, semestinya dr SSSH memberikan contoh baik dan teladan bagi ASN dan tenaga honorer lainnya khusunya di Pemkab Labusel. "Jangan mentang-mentang putri bupati sebagai penguasa di daerah, lalu sesuka hatinya masuk tidak masuk kerja yang penting gaji berjalan terus. Seharusnya juga pihak Inspektorat, Kapus, Plt Kadinkes dan Bupati Labusel sudah sepatutnya bertindak karena terjadi pelanggaran peraturan kedisiplinan seorang ASN jarang bertugas, tapi terus menerima gaji. Perbuatan itu telah merugikan negara juga mempertontonkan kepada masyarakat khususnya ASN dan tenaga honorer lainnya, bahwa seorang oknum dokter yang baru diangkat jadi ASN dan ditugaskan di Puskesmas Hutagodang jarang masuk kerja, tapi tidak pernah mendapat teguran keras dari atasannya " ujar Nanang.
Selain itu, sikap indispliner dr SSSH dianggap sudah mengganggu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Kata Nanang, masyarakat desa Hutagodang merupakan daerah terpencil butuh pelayanan kesehatan dari dokter. Kenyataannya, masyarakat disana merasakan sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. "MenPAN-RB dan penegak hukum seharusnya sudah dapat mengambil tindakan tegas terhadap seorang oknum dokter yang baru diangkat sebagai ASN di Pemkab Labusel, karena sudah merugikan negara. Hingga kini pihak Inspektorat, Kapus Hutagodang dan Plt Kadinkes Labuhanbatu Selatan belum berani memberikan sanksi tegas terhadap oknum dr SSSH yang dikenal merupakan putri kandung istri Bupati Labuhanbatu Selatan, Wildan Aswan Tanjung.
Kabag Humas dan Protokol Sekdakab Kabupaten Labuhanbatu Selatan M.Irsan yang dikonfirmasi mengaku belum mengetahui jika dr SSSH jarang masuk kerja, tapi terus menerima gaji. Menurutnya, selama ini tidak ada menerima laporan terkait ketidakhadiran kerja dr SSSH. " Akan segera kita cek kebenaran informasi tersebut. Jika benar maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Nanti kami cek lah " katanya.
Sebelumnya GPMPAK melaporkan dan menyurati MenPAN, Kapolri, Kejagung, Kapolda dan sejumlah instansi lain terkait proses pengangkatan tiga dokter yakni dr SSSH, dr ARDH dan dr EPAR yang disebut-sebut sebagai keluarga pejabat teras di Kabupaten Labuhanbatu Selatan diragukan dan janggal. Surat laporan GPMPAK bernomor 01/GPMPAK/I/2017 juga disampaikan kepada BPK, Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan.
Dalam laporan itu turut dilampirkan keputusan bupati Labuhanbatu Selatan No. 821.131/100/BKD/III/2015, terkait penetapan dan pengangkatan dr SSSH, dr ARDH dan dr EPAR menjadi CPNS di dinas kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (JS)


Diwarnai Isu Suap, Pengajuan Interpelasi Bupati Labusel Terancam Kandas


Labusel , NUANSA POST
Paripurna pengajuan hak interpelasi terhadap kebijakan pihak pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) terkait penganggaran gaji Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan timbulnya mata anggaran Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebesar Rp 12,9 miliar lebih dari eksaminasi Gubsu tanpa persetujuan maupun tidak ada dalam pembahasan Badan Anggaran (BA) di DPRD. Serta banyaknya permasalahan lain yang timbul dihadapi masyarakat terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat, pungutan liar (Pungli), berikut persoalan lainnya yang sangat serius dipertanyakan kepada pihak pemerintah daerah terancam kandas tidak jadi di Banmuskan DPRD Labusel karena diwarnai isu suap Rp 10-Rp 20 juta untuk pimpinan dan beberapa anggota dewan.
Semula Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Labuhanbatu Selatan Ir Husni Rizal Siregar bersama 15 dari 35 anggota dewan dari sejumlah fraksi sudah menandatangani persetujuan usulan pembentukan hak interpelasi (hak bertanya) kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Namun, dikarenakan sejumlah pimpinan dan anggota fraksi-fraksi  terhantam isu suap, akhirnya perjalanan hak interpelasi tidak lagi mulus sampai ke paripurna untuk bertanya kepada bupati Labuhanbatu Selatan, H Wildan Aswan Tanjung SH MM. DPRD Labusel dilanda isu 'suap-menyuap' sebesar Rp 10 juta Rp 20 juta/pimpinan dan anggota dewan yang menolak hak interpelasi terhadap beberapa kebijakan yang dirasa sangat memberatkan masyarakat dan diisukan ikut memuluskan dalam pengesahan APBD pemkab Labusel TA 2017. Hal ini diakui anggota F-PAN DPRD Labusel H Edimin/Asiong dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ir Husni Rizal Siregar, anggota Fraksi Golkar M Romadon Nasution SH kepada awak media, Kamis (6/4) di Kotapinang.  " Iya... memang kental nuansa isu suap-menyuap menjelang Banmus dan paripurna pengajuan hak interpelasi. Bahkan saya di telepon ketua F-PAN DPRD Labuhanbatu Selatan Beby SP menanyakan sudah terima Rp 10 juta untuk menolak pengambilan keputusan hak interpelasi. Tapi saya tolak mentah-mentah, karena saya tidak ingin harga diri saya rusak di mata masyarakat hanya gara-gara pemberian uang Rp 10 juta " ujar Asiong.
Bahkan yang paling dikesalkan H Edimin/Asiong, beberapa anggota DPRD Labusel dari beberapa fraksi-fraksi yang semula setuju dan sudah menandatangani persetujuan usulan hak interpelasi kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berupaya mengagalkan. "Mana mungkin saya mencabutnya, apa kata masyarakat nanti, saya tidak mau harga diri saya dihargai dengan Rp 10 juta " tegasnya.
Sementara Ketua PDI Perjuangan DPRD Labusel Ir Husni Rizal Siregar dan anggota fraksi Golkar M Romadon Nasution menilai pimpinan dan beberapa anggota dewan sangat tidak konsisten dengan sikapnya, karena sejak awal 15 dari 35 anggota DPRD Labusel telah menandatangani surat dukungan kepada Ketua DPRD Labuhanbatu Selatan untuk dilaksanakannya hak interplasi, tapi tiba-tiba termakan badai isu suap.  "Kita dapat mempertanggungjawabkan semua ini diakui beberapa anggota dewan dan siap diperiksa Poldasu untuk membongkar praktik suap-menyuap tersebut " ujar Husni Rizal Siregar sembari mendesak Kapoldasu untuk mengusut kasus ini sekaligus memanggil oknum pimpinan dan anggota dewan yang diduga terlibat.
Maningar SP yang juga anggota DPRD Labusel dari Fraksi PBB juga mendengar isu beredarnya pemberian uang dari seorang oknum pejabat Pemkab Labuhanbatu Selatan Rp 10 juta Rp 20 juta untuk pimpinan dan anggota dewan maksud menggagalkan pengajuan hak interpelasi serta ikut dikaitkan dengan pengesahan APBD Labusel TA 2017.
 Sementara itu, pimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Chairul Harahap bersama Ketua F-PAN Beby SP ketika dikonfirmasi awak media melalui telepon seluler membantah tudingan dirinya menerima uang Rp 20 juta untuk menolak hak interpelasi. " Tidak ada itu. Itu fitnah. Tolong dibuktikan dan dipertemukan siapa oknumnya yang membocorkan uang suap itu. Gila yang mengatakan itu bang. Percaya lah bang, tak ada itu " ujar Beby.(JS)

7 Tahun Tak Tuntas, Kasus Bansos Labusel Diduga Masuk Angin


Labusel, NUANSA POST
Himpunan Mahasiswa-Mahasiswi Al-Washliyah (HIMMAH) Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali mempertanyakan pengusutan kasus dugaan korupsi Bansos Labusel TA 2011 yang ketika itu ditangani Kejari Rantauprapat yang sekarang sudah berganti menjadi Kejari Labuhanbatu. Pasalnya, setelah 7 tahun berjalan, HIMMAH menilai tidak ada perkembangan yang berarti dalam pengusutan kasus ini. Ketua HIMMAH Labusel, Saibal Putra mengatakan, tujuh tahun lalu penyidik Kejari Rantauprapat melalui Kasi Intelijen AP Frianto Naibaho SH kepada sejumlah media menegaskan pihaknya tengah fokus melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi Bansos Labusel tahun 2011. Penyelidikan kasus itu disebut sudah naik status penyidikan. Hingga kini di tunggu-tunggu progress reportnya tidak juga ada perkembangan berarti.  "Kami dari Himpunan Mahasiswa-Mahasiswi Al-Washliyah Labuhanbatu Selatan mempertanyakan kinerja penyidik Kejari dalam pengusutan dugaan kasus korupsi yang sudah ditangani sejak tahun 2011 lalu itu. Sebelumnya, penyidik melalui Kasi Intelijen Rantauprapat ketika itu AP Frianto Naibaho SH menyampaikan kasus tersebut dinaikkan menjadi penyidikan, mengapa sampai kini tidak ada lagi kabar beritanya," kata Saibal.
Diungkapkan Saibal, bukan sekali dua kali mereka mempertanyakan pengusutan kasus ini. Sejak diusut oleh penyidik Kejaksaan Negeri Rantauprapat yang kini berganti menjadi Kejari Labuhanbatu, masyarakat bersama HIMMAH Labuhanbatu Selatan ingin tahu sejauh mana penanganan kasus dugaan korupsi tersebut. Saibal juga merasa heran setiap kali ada kasus dugaan korupsi, penyelewengan jabatan dan kekuasaan yang dilakukan sejumlah pejabat termasuk pejabat tinggi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak pernah terjerat hukum. "Kami menduga penegak hukum yang menangani setiap kasus dugaan korupsi di Pemkab Labusel sudah masuk angin. Mereka ini mungkin sudah diberi uang besar oleh oknum pejabat tinggi daerah, sehingga tidak akan mengusut dan pengembangan kasus-kasusnya," tandasnya.
HIMMAH Labuhanbatu Selatan tidak akan diam dan akan terus menagih serta mempertanyakan kinerja pihak penegak hukum yang menangani kasus korupsi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.  Pihaknya juga akan menyurati ke Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, KPK, Komisi Kejaksaan, Komisi III DPR-RI dan ke Presiden Joko Widodo.
Sudah berulang kali diberitakan, ketika itu Kejaksaan Negeri Rantauprapat tengah mendalami penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemkab Labuhanbatu Selatan.
 Sejumlah pejabat terkait sudah dipanggil dan diperiksa penyidik terkait penggunaan Bansos Labusel TA 2011 sebesar Rp 350 juta digunakan untuk pesta perayaan hari ulang tahun Pemkab Labusel TA 2011.
Kadis kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Tinur Bulan yang saat itu menjabat Kabag Administrasi Kesejahteraan Sosial pada Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama Hofner Ritonga Sekretaris DPRD Labusel saat itu menjabat sebagai Kadis Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Labusel beberapa kali dipanggil dan diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Rantauprapat. Akan Telusuri Sementara itu, Kajari Rantauprapat melalui Kasi Pidsus Pardamean Ikhsan Manik SH MH yang dikonfirmasi awak media, Senin (17/4), tidak mengetahui  perkembangan kasus tersebut karena masih baru bertugas di Kejari Labuhanbatu. "Saya belum tahu masalah itu. Tapi akan kami telusuri. Akan kami cek, sudah sampai di mana prosesnya dulu, atau apakah sudah dialihkan ke Kejari Labusel," sebut Kasi Pidsus Pardamean yang baru 4 bulan bertugas di Kejari Labuhanbatu.  (JS)


Pemkab Blitar Menggelar Acara Peringatan Isra' Mi'raj di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro


Blitar , NUANSA POST
Pemkab Blitar   menggelar pengajian akbar peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1438 H   yang berlangsung pada hari Rabu malam (26/04) di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro Kabupaten Blitar. Acara ini dihadiri oleh Plt Sekda, unsur  pimpinan DPRD, SKPD, perwakilan TNI/Polri, para camat, Kepala KUA, kepala sekolah, ormas Islam dan sebagai penceramah KH Harun Ismail dari Ploso Selopuro Blitar.
            Dalam sambutannya, , Plt Sekda Kabupaten Blitar Drs. Totok Subihandono, M,Si yang membacakan sambutan Bupati  Blitar menyampaikan kepedulian Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap masyarakat untuk membangun tatanan masyarakat yang religius, kearifan lokal dan hukum. Pihaknya berharap, masyarakat selalu menjunjung norma-norma agama yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu masyarakat di harapkan bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari makna peringatan Isra’ Mi’raj.
            Sementara itu ,   KH Harun Ismail dari Ploso Selopuro Blitar dalam ceramahnya mengatakan," Melalui pengajian ini bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mempertebal iman dan taqwa kepada Allah SWT dan Muhammad Muhammad SAW dalam menjalankan perintah shalat wajib lima waktu yang merupakan tiang agama. Selalu menjalankan perintahNya menjauhi laranganNya dan selalu meneladani dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Hal ini karena dari peringatan Isra’ Mi’raj didalamnya perintah menjalankan shalat lima waktu", Tuturnya.
            Dalam sesi wawancara dengan Camat Nglegok Drs. Hatta Mahfur Thoyib, MSi yang ikut hadir dalam acara ini menghimbau," Dengan di gelar acara ini semoga seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar khususnya, bisa meningkatkan amal ibadahnya dan selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Lebih lanjut ia berharap mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam godaan dan selalu mengingat Allah SWT", pungkasnya. (Humas/TON)***



Selasa, 25 April 2017

Warga Ogan 4 Desa Tanjung Baru Harapkan Perhatian Pemkab OKU


Baturaja,NUANSA POST
Dengan diguyur hujan semalam suntuk , warga Desa Tanjung Baru yang bertempat di Jembatan Ogan 4  Kec Baturaja Timur beberapa rumah sudah mulai terendam banjir berupa  genangan air hujan. Sampai sore ini, Selasa 25 April 2017 air tak kunjung surut ! Beberapa warga merasakan kepanikan akan banjir,
Aktivis LSM   Lembaga Informant Coruption  (LIK) Kabupaten OKU  Jum'ahludi  angkat bicara,  dia mengatakan hal ini harus ada tindak lanjut dari pemerintah, kasihan dengan warga yang ada di Desa Tanjung Baru ini !
“Saat ini coba kita lihat genangan air sebagian sudah masuk kedalam rongga2 tiang rumah warga, Saya sendiri sangat prihatin dengan kejadian ini.Semoga dengan adanya kejadian ini,  pemerintah Kab.OKU  melalui dinas yang terkait bisa memberikan solusi serta jalan keluarnya agar warga sekitar bisa tenang dari bahaya banjir tersebut “jelas Jum
Bahkan warga sekitar , lanjut Jum, meminta agar dibuat siring biar air yang tergenang bisa keluar dan aktivitas warga setempat tidak terganggu bahkan mereka kerja pun bisa tenang ! Itulah seulas harapan warga semoga mimpi warga dapat terwujud. Kami harap, Pemkab OKU tidak tutup mata melihat kenyataan seperti ini. Dinas terkait segera turun tangan sebelum banyak korban akibat banjir tersebut,”pungkasnya.(ASN)***

Sabtu, 22 April 2017

Gubernur Hadiri Sertijab Komandan Pangkalan Lantamal IV Tanjungpinang


Tanjunpinang,NUANSA POST
Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun menghadiri acara serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Pangkalan Utama TNI AL IV pada Jum'at (21/4) di Lapangan Apel Lantamal IV Jl. Teluk Kriting, Tanjungpinang.
                Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/242/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Danlantamal IV sebelumnya yakni Laksmana TNI Supriatno Irawan, S.E di angkat menjadi Kadispamal, Adapun Danlantamal IV Tanjungpinang yang baru adalah Kolonel Laut (P) Ribut Eko Suyanto, SE, MM yang sebelumnya menjabat Kasubdis Binpuan Dispotmar Mabes AL di Jakarta.
                Gubernur mengatakan bahwa membangun komunikasi dan saling mendukung merupakan kewajiban para stakeholder terkait dan hal itu merupakan kunci sukses dalam membangun Daerah.
"Apalagi Kepri adalah wilayah Kepulauan, kejayaan di laut harus terus ditingkatkan menjadi semakin baik, diharapkan dengan serah terima jabatan ini menjadi angin segar untuk terus meningkatkan Kemajuan pembangunan dibidang kelautan," ujar Nurdin.
                Nurdin juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada Danlantamal yang lama atas kinerja yang diberikan selama menjabat serta memberikan semangat dan motivasi kepada Danlantamal yang baru untuk dapat bekerja terus menjaga kekondusifan wilayah kelautan NKRI khususnya di Kepri.
                Serah terima jabatan sendiri ditandai dengan penyematan tanda pangkat dan jabatan, penandatanganan berkas serah terima jabatan serta penyerahan pataka Lantamal IV yang di pimpin langsung oleh inspektur upacara Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, Upacara sendiri berlangsung secara tertib dan khidmat.
                Dalam amanatnya Laksamana Muda TNI Aan Kurnia mengatakan bahwa pergantian jabatan merupakan sebuah dinamika dalam organisasi yang terus bergerak maju kedepan untuk menjadi lebih baik."Pergantian jabatan merupakan wujud kepercayaan kepada perwira terpilih untuk meneruskan tongkat komando terutama menjaga keamanan laut NKRI," ujar Aan.
                Dilanjutkan Aan bahwa letak pangkalan Lantamal IV yang strategis ini diharapkan dapat terus dijaga kekondusifannya."Untuk mewujudkan perairan yang kondusif, Menjaga kedaulatan penegakan hukum di laut karena kita tahu bahwa laut sangat penting karna Indonesia merupakan negara Kepulauan yang harus dijaga kedaulatannya," sambung Aan.
                Diakhir amanatnya tak lupa Panglima Koarmabar mengucapkan terimakasih kepada Laksamana Pertama TNI S. Irawan yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Danlantamal IV serta mengucapkan selamat bertugas kepada Danlantamal IV yang baru Kolonel Laut R. Eko Suyanto. Laksamana Pertama TNI S. Irawan mengatakan merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan yang diberikan saat mengemban tanggungjawab sebagai Danlantamal IV, Irawan mengatakan kekompakan yang terjalin di Provinsi Kepri sangat baik dalam menjalankan roda pembangunan disegala bidang.
                "Jalinan komunikasi yang sangat baik antara pemangku kepentingan di Kepri menghasilkan kenangan yang tak terlupakan bagi saya pribadi, terimakasih atas dukungan yang diberikan kepada saya selama mengemban tugas sebagai Danlantamal IV," ujar Irawan.
                Danlantamal IV yang baru Kolonel Laut R. Eko Suyanto mengatakan akan bekerja dengan semaksimal mungkin dalam mengemban tanggungjawab yang baru. "Oleh karna itu saya memohon izin untuk masuk kedalam bumi melayu, menjalankan tugas menjaga kemanan laut Kepri, juga saya mohon kerjasamanya," ujar Eko.
Turut serta hadir pada sertijab tersebut Kapolda Kepri Irjenpol Sam Budigusdian, Danrem 033/WP Brigjen TNI Fachri, Danlanud Tanjungpinang Kolonel Pnb Ign. Wahyu Anggono, Asisten II Pemerintah Provinsi Kepri Syamsul Bahrum, dan Sekda Kota Tanjungpinang Riono. (Humas/T.RINGO/adv)****

Jumat, 21 April 2017

Kondisi Jalan Penghubung Desa Batang Nadenggan Menuju Desa Parimburan Rusak Parah dan Butuh Perbaikan

 

Labusel ,NUANSA POST
Masyarakat di dua desa yang berada di Kecamatan Sei Kanan ,Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya Desa Parimburan dan Desa Batang Nadenggan mengeluhkan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan sehingga sangat menganggu aktivitas masyarakat yang melalui jalan tersebut.
            Dari pantauan  NUANSA POST  di lokasi jalan yang dikeluhkan masyarakat terlihat tidak ubahnya seperti kubangan kerbau dan tentunya sangat menganggu aktivitas masyarakat karena insfrastruktur adalah urat nadi ekonomi masyarakat,berikut yang disampaikan masyarakat kepada awak media ketika melintasi jalan tersebut
            " Beginilah kondisi jalan disini pak terkadang kita ingin mengantar hasil pertanian ke kecamatan terhambat oleh kondisi jalan sehingga menghambat laju ekonomi di tempat kami dan kami berharap kepada Pemerintah Desa Parimburan juga Batang Nadenggan agar lebih memperhatikan kondisi jalan ini serta di dusun dusun lainya dan kepada Pemerintah Daerah Labusel yang sudah dua periode menjabat hendaknya prioritaskan masalah Insfrastruktur "ucap Umar sambil berlalu.
            Terkait rusaknya jalan tersebut NUANSA POST   konfirmasi kepada Kepala Desa Parimburan  Gatoan juga Kepala Desa Batang Nadenggan H.Bosi Api melalui via sms sampai berita ini di terbitkan tidak ada balasan   terkait hal kerusakan jalan tersebut dan semoga harapan masyarakat ini secepatnya dapat terealisasi baik itu dari pihak desa juga Pemkab Labusel.(LONTAS NABABAN)***

Pemkab Labusel Sosialisasikan Pengunaan Dana Hibah


Labusel , NUANSA POST
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mensosialisasikan pengunaan dana hibah dan bansos agar digunakan secara efektif dan efisien, sesuai peraturan perundang-undangan.Hadir dalam sosialisasi unsur lembaga kemasyarakatan, partai politik, pelajar. Dengan menghadirkan narasumber Kasi Intel Edy Budianto dan Kasi Pidsus Bondan Subrata dari Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, hadir juga Staf Ahli Bupati dan Kepala BPD Labusel.
            Kabag Humas-Protokol M. Irsan di Kotapinang, Minggu, mengutip pidato Setdakab Labusel, Zulkifli, dalam sambutannya mengatakan tujuan pemberian dana hibah agar dapat memberdayakan organisasi, lembaga masyarakat serta partai politik maupun bantuan kepada mahasiswa/i berprestasi kurang mampu.
            Penerima bansos dan hibah haruslah penggunaannya mempedomani aturan aturan yang berlaku. Semua stake holder yang mengajukan permohonan harus memahami dengan benar pengelolaan bantuan.
            Melalui sosialisasi diharapkan para peserta termotivasi untuk melakukan transformasi pengetahuan, agar perencanaan dan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial tepat sasaran. Kami harap hibah dan bansos ini digunakan dengan sebaiknya," ujar Zulkifli.
            Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Labuhanbatu Selatan Ali Bosar Hasibuan mengatakan, aturan yang disampaikan dalam sosialisasi ini sebagai pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial agar tidak terjadi kesalahan.
            Persyaratan untuk bisa mendapatkan hibah dan bantuan, yakni pihak Lembaga lembaga Kemasyarakatan, lembaga atau badan tersebut harus sudah berbadan hukum, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari instansi terkait.Sedangkan pelajar yang berhak atas bantuan syarat utamanya adalah pelajar kurang mampu berprestasi dan itu dibuktikan adanya surat keterangan.(JS)***



Limbah Cacahan Batang Kelapa Sawit Dibuang di Jalinsum Labusel


Labusel, NUANSA POST
Limbah sisa rajangan (ciping) pohon kelapa sawit dibuang di Daerah Milik Jalan (DMJ) pada sejumlah titik jalan lintas Sumatera (Jalinsum) di Kabupaten Labusel. Belum diketahui siapa yang bertanggung jawab terkait keberadaan limbah yang bertumpuk-tumpuk di sepanjang pinggiran jalan itu.
Pengamatan awak media, Rabu (12/4), belasan tumpukan limbah tersebut dibuang di DMJ pada sejumlah titik di Jalinsum, mulai dari Kecamatan Kampungrakyat, Kotapinang hingga Kecamatan Torgamba. Kondisi itu seperti yang terlihat di kawasan Desa Asam Jawa, Desa Sisumut, Desa Air Merah, Desa Pekan Tolan, dan Desa Perkebunan Perlabian.
Tumpukan sampah yang terdiri dari rajangan batang, akar dan pelepah pohon kelapa sawit tersebut tampak berserakan di tepi jalan tanpa penanganan dari pihak terkait. Akibatnya, beberapa bagian sampah berserakan hingga ke badan jalan, sehingga mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengendara yang melintas. "Sudah hampir dua minggu banyak tumpukan sampah rajangan pohon kelapa sawit dan nggak tahu siapa yang membuangnya di jalan ini. Kalau melihat rapi rajangannya, kemungkinan sampah ini berasal dari perusahaan perkebunan yang sedang melakukan peremajaan tanaman (replanting)," kata Ilham, warga Desa Air Merah, Kecamatan Kampungrakyat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Labusel, H Syarifuddin mengaku telah membentuk tim untuk menyelidiki siapa yang membuang limbah tersebut di DMJ. Namun kata dia, sangat minim informasi terkait pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan itu. "Informasinya sudah diterima dan sudah dilakukan pengecekan. Itu sudah bentuk pencemaran dan kami telah membentuk tim untuk menyelidiki. Jika sudah diketahui akan diberikan sanksi tegas," katanya. (JS)***