BABE Indonesia

DPRD Kota Blitar Menggelar Paripurna Tentang Pasar Modern

.

Kota Blitar , NUANSA POST
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar rapat paripurna di Graha Paripurna Gedung DPRD Kota Blitar, Jum'at (9/2), tentang  Penetapan Persetujuan Bersama Raperda Kota Blitar Tentang Pengelenggaraan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
            Rapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Totok Sugiarto yang dihadiri seluruh anggota DPRD. Sedangkan dari pihak pemerintah kota dihadiri Walikota Blitar, Wakil Walikota, Sekda Pemkot Blitar , seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah , Kepala SKPD, Camat, Lurah serta sejumlah tamu undangan yang hadir.
            Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto, mengatakan, Perda ini bisa memotivasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pengusaha toko tradisional untuk maju dan berkembang. Perda ini juga mempertegas substansi dari pasar rakyat, Sehingga membangun tidak menyalahi aturan di perda ini.
            “Terpenting UKM dan toko kelontong tidak tergerus dengan minimarket jaringan dan pengusaha besar. Lebih dari 60% warga Kota Blitar adalah pelaku UMKM dan pedagang kelontong, kita ingin usaha mereka hidup. Semoga dengan perda ini masyarakat bisa lebih sejahtera,” terangnya
            Untuk mewujudkan Kota Blitar sebagai pusat perdagangan, pariwisata, dan jasa umum untuk mewujudkan daya saing didaerah, perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif serta dalam upaya menarik investasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya koordinasi antara instansi pemerintah dan pihak swasta.
            Perda Penetapan Persetujuan Bersama Raperda Kota Blitar Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan inisiatif dari DPRD. Tujuan perda ini memberi kesempatan kepada  warga lokal untuk bekerja, mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian seluruh warga Kota Blitar.
            Dengan disahkannya Perda keberadaan pasar modern harus diatur, sehingga tetap bisa memberikan ruang kepada pasar rakyat. Semua itu harus memenuhi beberapa azas diantaranya, azas kemanusiaan, kesempatan berusaha, persaingan sehat, kejujuran usaha, kemitraan, ketertiban dan kepastian hukum, keadilan dan yang terakhir azas kesamaan kedudukan. (T0N/ advertorial)***


0 komentar:

Posting Komentar