BABE Indonesia

Kejari Nias Selatan “Ngopi Pagi Bersama Jaksa” Bahas TP4D

.

Nias Selatan, NUANSA POST
Pada hari Kamis (8/2/2018) kemarin, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan Riyono, SH,M.Hum mengundang Bupati Nias Selatan Dr. Hilarius Duha, SH., MH, Ketua DPRD Kab.Nias Selatan Sidi Adil Harita,S.Sos, Kapolres  AKBP Faisal Florentinus Napitulu, S.I.K, M.H., Kepala Dinas PU bersama kepala SKPD lainnya menggelar acara “Ngopi Pagi Bersama Jaksa” kerjasama dengan RRI sekaligus membahas Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah  (TP4D).
            Dalam penyampaiannya, Kepala Kejari Nias Selatan Riyono, SH,M.Hum mengungkapkan, bahwa dibentuknya TP4D bukan sebagai tameng atau memback up, tetapi karena memang dibutuhkan untuk mengawasi kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran dari pemerintah atau uang negara.”Ini sebagai upaya preventif terhadap penggunaan Dana Desa (DD) agar tidak mengakibatkan penyalahgunaan atau penyimpangan,”jelasnya
            Dengan adanya TP4D ini, lanjut Riyono, maksud dan tujuannya yakni  
1. Untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga perlu dilaksanakan rencana dan pelaksanaan yang sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dapat berlangsung secara efektif efisien dan optimal.
2. Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah, melalui kegiatan pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.
            Kepala Dinas PU Kab.Nias Selatan mengakui, selama ini ada beberapa kegiatan pembangunan jalan dan PLN yang melewati lahan masyarakat, dimana terlalu banyak minta ganti rugi dari masyarakat, sedangkan anggaran untuk ganti rugi terbatas.
            Kapolres Nias Selatan menyambut baik adanya TP4D ini karena dinilai sangat membantu tugas kepolisian.
            Ketua DPRD Kab.Nias Selatan Sidi Adil Harita,S.Sos mengakui, ada anggaran yang belum bisa dilaksanakan sekitar Rp.51 milyar dan kalau tidak digunakan harus dikembalikan ke kas negara. “Padahal kegiatan pembangunan di Nias Selatan sangat membutuhkan anggaran,”ujarnya.(M.SYOPRI)***          




0 komentar:

Posting Komentar