DPRD Kabupaten Pangandaran Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Penyampaian LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2019

.

Pangandaran, NUANSA POST
DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2019. Rapat dihadiri oleh perwakilan fraksi-fraksi dan dilaksanakan secara virtual.
Ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Haer,S.Pd menyampaikan, Setelah fraksi PKB  menyimak dan mempelajari penyampaian bupati atas nota pengantar laporan keterangan pertanggung jawaban bupati  pangandaran  tahun anggaran 2019, ada  beberapa hal  yang dianggap penting oleh fraksinya. Yaitu, Pembangunan daerah sebagai proses multi dimensi yang mengarah pada perubahan sosial budaya masyarakat untuk bergerak maju atas kekuatan kemampuan daerah untuk lebih berdaya dan memiliki daya saing bagus dengan kabupaten lain, maka pemerintah daerah harus memiliki kemampuan percepatan  perubahan positip produktif dalam kinerja pelayanan publik yang optimal,  SDM aparat yang qualified, sumber data yang akurat atas struktur sosial masyarakat juga potensi sumber daya alam yang terjaga baik dengan konsepsi pengembangan SDA yang jelas untuk menambah PAD ,  kebutuhan hidup masyarakat yang harus diprioritaskan, serta stabilitas keamanan yang baik.” Paradigma pembanguan daerah tidak hanya dikonsepsikan sebagai upaya mengejar perbaikan infrastuktur publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi harus jadi sebuah proses partisipasi aktif dari seluruh kalangan masyarakat menuju baiknya kwalitas hidup, karena pembangunan daerah menjadi proses “never ending goal” maka pembangunan yang dilakukan pemda harus  berorientasi high quality output atau hasil yang berkualitas tinggi bagi masyarakat luas,” jelasnya.
Selanjutnya, kata dia, seluruh bidang garapan tiap SKPD harus berorientasi  out put yang berdaya saing, dengan capaian target yang jelas, terukur dan mampu meningkatkan prestasi daerah, karena pembangunan adalah tercapainyan perbaikan dari keterbelakangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat ke arah kemandirian hidup layak (sejahtera), pencapaian target pembangunan  fisik dan non fisik harus seimbang   maka pemerintah daerah harus mampu membangun sinergitas dan kolaborasi kerja profesional  yang adil dan merata berbasisis optimalisasi potensi dan kemandirian baik ekonomi, sosial , budaya, pertahanan dan kerjasama lintas sektor dengan tetap berpijak pada nilai etikan dan  religiulitas   dimasyarakat secara berkesiambungan.
Selain itu, menurutnya, orientasi penyerapan aggaran belanja daerah oleh pemda harus mampu meningkatkan produktifitas masyarakat,  hal ini penting untuk menghindari mall budgeting dan mall administrasi,  pemerintah daerah  sebagai kuasa pengguna anggaran harus mengutamakan prinsip berkeadilan dalam penggunaan APBD meminimalisir politisasi APBD sebab semua pembiayaan bersumber dari uang rakyat.”Maka kepentingan rakyat secara luas harus di utamakan  sebab kita hadir disini menjadi bagian dari pembangunan yang di syahkan oleh konstitusi,” tuturnya.
Namun demikian, lanjutnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa  atas penyampaian  nota pengantar laporan keterangan pertanggung jawaban bupati  pangandaran  tahun anggaran 2019 setuju untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Sekertaris Fraksi Golkar Oman Rohman mengatakan berdasarkan penjelasan bupati Kabupaten Pangandaran, fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan apresiasi terhadap kepala daerah yang telah menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019 kepada fraksi Golongan Karya sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRDdalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.” Kami fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran dalam pandangan umum kali ini, kami menerima untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, serta menjadi bahan bagi kami agar lebih baik lagi untuk kedepannya.” Ungkapnya.
Sekertaris Fraksi Persatuan Cecep Nurhidayat mengatakan fraksi Persatuan telah melakukan pengkajian terhadap LKPJ tahun 2019 memberikan beberapa pandangan terhadap penyelenggaraan urusan-urusan desentralisasi. Hal ini mencakup beberapa aspek, pertama program dan kegiatan, kedua realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dan ketiga permasalahan dan solusi, terhadap urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan.
Terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019, fraksi persatuan memandang, program-program pemerintah kabupaten pangandaran pada tahun 2019 telah menghasilkan sebuah konklusi keberhasilan yang harus ditingkatkan dan menyisakan beberapa catatan yang perlu diperbaiki, dikaji dan dilanjutkan. Program dan kegiatan pemerintah kabupaten pangandaran tahun 2019 merupakan eksekusi terhadap kebijakan umum pemerintah daerah pada tahun bersangkutan. Fraksi persatuan memandang, terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten pangandaran sebagaimana tertuang dalam LKPJ tahun 2019 masih menyisakan pekerjaan yang harus disikapi dan dilanjutkan secara serius pada tahun anggaran berikutnya.” Mencermati capaian indikator kinerja pembangunan sebagaimana tertuang dalam agenda utama misi pembangunan daerah, fraksi persatuan dapat memahami bahwasannya secara keseluruhan capaian kinerja pembangunan dimaksud perlu di tingkatkan lagi. Meskipun demikian terhadap beberapa indikator perlu mendapatkan perhatian serta klarifikasi atas capaian kinerja dimaksud,” umgkapnya.
Menurutnya, tantangan pembangunan yang dihadapi langsung oleh masyarakat terkait program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 ada beberapa konstelasi penting yaitu pendidikan, kesehatan, keagamaan dan infrastruktur, sarana dan prasarana masih perlu pembenahan. Integrasi beberapa lembaga dan dinas terkait terhadap hal tersebut harus tetap menjadi prioritas. Azas transparansi atau keterbukaan dalam program dan kegiatan tersebut kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran merupakan hal mutlak.” Fokus pembangunan di kabupaten pangandaran masih menitik beratkan pada sektor fisik, pembangunan infra-struktur, dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam LKPJ tahun 2019 mengindikasikan serapan terhadap anggaran masih harus terus diperbaiki,” tuturnya.
Dikatakanya, Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui organisasi perangkat daerah harus benar-benar menyusun strategi kebijakan agar seluruh anggaran bisa terserap dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
Fraksi persatuan memberikan saran dan masukan agar realisasi program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan penyajian secara sistematis, terstruktur, rasional dan komprehensif. 
Fraksi persatuan memandang program dan kegiatan yang tertuang dalam lkpj tahun 2019 perlu memperhatikan sinkronisasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah, dengan harapan agar tidak terjadi tumpang tindihnya penganggaran terhadap setiap program dan kegiatan di perencanaan pembangunan di waktu yang akan datang.”Akhirnya fraksi persatuan memandang lkpj bupati pangandaran tahun 2019 telah memenuhi aspek kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan baik itu dari aspek sistimatik, ruang lingkup, materi maupun aspek substansi materi, yang harus tetap dipertahankan dalam penyusunan LKPJ tahun berikutnya,” ujarnya.
Ketua fraksi Partai Amanat Nasional Hamdi mengatakan, secara umum nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban bupati telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah  dapat terealisasikan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Sebagai produk hukum yang memiliki kedudukan tertinggi di daerah, peraturan daerah (perda) dalam hal ini Perda APBD harus benar-benar menjadi acuan pokok dalam melaksanakan gerak dan langkah proses pembangunan di kabupaten pangandaran, sebab sejatinya setiap sen rupiah dalam APBD adalah dana masyarakat yang  diamanatkan kepada pemangku kebijakan.” Fraksi Partai Amanat Nasional dapat menerima laporan  nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban bupati pangandaran akhir tahun 2019 untuk di bahas pada tahapan berikutnya,” ungkapnya.
Ketua fraksi Kerja Darsum Darmawanto setelah menganalisa atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2019 ini, terutama sekali setelah membaca secara faktual terhadap beberapa realitas kinerja pemerintahan daerah kabupaten pangandaran tahun lalu, yang menyangkut di seluruh sektor, fraksi kerja DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan urusan pelaksanaan program-program pemerintah yang telah kita sepakati bersama dengan DPRD di tahun anggaran 2019, yang kami pandang sangat pro rakyat, antara lain program pangandaran hebat yang meliputi kesehatan dasar gratis, pendidikan gratis, program pendidikan berkarakter dengan pangandaran mengaji dan AMS, ditambah BPJS Kertawaluya yang semuanya telah ditunaikan untuk rakyat dan faktanya rakyat menikmatinya, termasuk rumah sakit umum daerah pun sudah beres serta infrastruktur pun terlihat perkembangannya walaupun memang sedikit ada yang masih perlu dibenahi di wilayah-wilayah tertentu.” Kami sepakat untuk dibahas pada tahapan selanjutnya,” ujarnya.
Ketua fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ucup Supriatna mengatakan sebagaimana telah kita dengarkan bersama, penyampaian LKPJ bupati berisi serangkaian hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai gambaran atas capaian kinerja pemerintah daerah, termasuk didalamnya mengenai laporan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi belanja daerah dan pendapatan daerah tahun anggaran 2019. “ Gambaran tersebut berupa capaian indikator makro ekonomi daerah, capaian indeks pembangunan manusia, dan indikator kinerja sektoral yang mengindikasikan keadaan makro ekonomi, sosial masyarakat, dan pembangunan daerah kabupaten pangandaran,” ungkapnya.
Untuk capaian kinerja sektor ekonomi, berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar 9,23% dibandingkan tahun lalu yang hanya mengalami kenaikan sebesar 4,7%, sedangkan atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar 5,95% dibandingkan tahun 2018 yang hanya mengalami kenaikan sebesar 2,1%. “ Laju kenaikan PDRB tahun ini menunjukkan pertumbuhan positif yang mengindikasikan adanya peningkatan volume produk barang dan jasa di wilayah kabupaten pangandaran yang cukup signifikan,” tuturnya.
Dikatakanya, seperti tahun sebelumnya, perekonomian kabupaten pangandaran masih didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor transportasi dan pergudangan. Ketiga sektor tersebut dapat lebih dioptimalkan untuk menggenjot perekonomian kabupaten pangandaran. Selain itu, sektor potensial seperti sektor industri dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga perlu lebih ditingkatkan. Penataan ruang atau kebijakan pengelolaan lahan pertanian abadi serta kondisi infrastruktur pendukung wilayah objek wisata masih menjadi tugas yang cukup berat bagi pemerintah daerah agar setiap sektor ekonomi potensial dapat menyumbangkan kontribusi maksimalnya.
Terkait kinerja pemerintah daerah sampai akhir tahun 2019, dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami kenaikan dan melampaui target akhir RPJMD 2016-2021 yakni sebesar 68,21 poin. Hal ini tentu saja patut kita apresiasi atas kerja keras pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pangandaran.” Namun, kami juga menyadari bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
Menurutnya, untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan fokus tidak hanya pada program pendidikan gratis, pengembangan industri dan UMKM, program pelayanan kesehatan gratis, dan BPNT (bantuan pangan non-tunai), tetapi juga pada program peningkatan keahlian melalui pelatihan vokasi sesuai minat, penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan wirausaha dan program peminjaman modal yang mudah. Dengan begitu diharapkan ipm kabupaten pangandaran dapat meningkat pesat secara optimal.
Adapun terkait pelaksanaan program kegiatan dan realisasi pengelolaan keuangan daerah, dapat dikatakan bahwa pencapaian realisasi pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi tahun 2018, khususnya pencapaian PAD, pencapaian realisasi dana perimbangan dari pos bagi hasil pajak/ bukan pajak, dan pencapaian realisasi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. “Hal ini perlu dievaluasi bersama untuk menemukan permasalahan yang terjadi sehingga pemerintah daerah dapat mencari solusi atau kebijakan paling tepat terkait permasalahan tersebut,” tuturnya. (EVA LUSITA/ADV)****

0 komentar:

Posting Komentar

Yayasan Berkah Lintas Pena

Yayasan Berkah Lintas Pena

LBH Tasikmalaya

LBH Tasikmalaya

PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA