Adsense

LSM LAKI Resmi Laporkan Kades Wai Melan ke Kejaksaan Negeri Kotabumi

.

Lampung Utara, NUANSA POST
Dewan Pimpinan pusat Lembaga Swadaya Masyarakat ,Lembaga Anti Korupsi Indonesia (DPP LSM LAKI) Kabupaten Lampung Utara resmi melaporkan Riandes Kepala Desa Wai Melan Kecamatan Kotabumi Selatan  ke Kejaksaan Negeri Kotabumi Lampung utara, hari Senin( 30/7/2018)
            Ketua tim investigasi LSM LAKI Kabupaten Lampung Utara Ahmad Zulkipli mengantarkan berkas laporannya. Kades RiandeS ini dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dana program Gerbang Desa Saburai Desa Waimelan tahun 2017 ini telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Kotabumi Lampung Utara, hari Senin( 30/7/2018) pukul 10.00 WIB.
            Ketua DPP LSM LAKI Kab.Lampura Alian Arsil    mengatakan bahwah ada  item, terutama item pengerjaan pembangunan. Program gerbang Desa Saburai, Pprovinsi Lampung tahun anggaran 2017,di Desa Wai Melan  ,(nama kegiatan pembangunan )(jenis kegiatan gedung posyandu terpadu) (volume kegiatan, 8,*13 m2 /unit/M ) Lokasi  kegiatan Dusun  1 Desa Wai Melan  anggaran biaya sebesar Rp. 240,000,000, yang bersumber dari dana APBD Provinsi Lampung tahun 2017.
            Kemudian dana desa (DD) tahun 2017 tidak terealisasi di antaranya, pembuatan gorong, gorong, rehab kantor desa dan pembuatan  BUMdes tidak selesai dan lantai dan pelafon belum dikerjakan. Dengan    adanya hasil temuan tim investigasi   LSM LAKI yang telah dijelaskan secara rinci di atas dengan bukti,”Semua  bukti ada,”  kata ketua Alian Arsil.
            “Kami berkewajiban untuk melapor atas penyimpangan tersebut diduga menurut hemat kami sudah masuk keranah tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dan terindikasi adanya unsur merugikan keuangan negara yang diduga kuat di korupsi oleh oknum kades tersebut. Kami berharap untuk aparat penegak hukum khusus Kejaksaan Negeri Kobumi,agar melakukan penyelidikan terhadap surat laporan yang telah kita sampaikan ini, dan jika kades dan kroni-kroni tersebut terbukti bersalah di mata hukum dan telah melanggar aturan yang berlaku, maka    oknum tersebut harus bertanggung jawab serta di jerat dengan Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana diubah UU No 20 tahun 2001,” tegasnya. (RIAN)***

0 komentar:

Posting Komentar

PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA