Adsense

Fauz Noor Desak Bawaslu, Pelaku Money politic di Pileg 2019 Harus Didiskualifikasi

.

Kota Tasik,NUANSA POST
Pengamat politik yang juga tokoh aktivis Tasikmalaya, Fauz Noor   menyayangkan masih banyaknya praktik politik uang (money politics) dalam Pemilu Serentak 2019, terutama dalam Pemilihan Legislatif (Pileg).
                Menurutnya, praktik money politik ini harus diperhatikan secara serius oleh Bawaslu daerah maupun pusat. Tidak hanya itu, aktivis yang aktif sebagai peneliti Institute Wahid itu  menegaskan,  bahwa pelaku politik uang sudah seharusnya didiskualifikasi dari kontestasi Pileg,
“Sudah sepantasnya bagi Caleg DPR RI, DPRD Propinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota calon yang telah terang terangan  melakukan praktik politik uang, baik secara langsung ataupun tidak langsung (dengan membiarkan atau menyetujui praktik penyuapan terhadap pemilih) didiskualifikasi sebagai calon legislatif dalam Pileg” tegas Fauz Noor saat mengadakan acara silaturahmi dan buka puasa bersama dengan para awak media cetak dan elektronik di Rumah Makan Nini Anteh, kawasan  Jl.Dewi Sartika, Kecamatan Tawang- Kota Tasikmalaya, Kamis (9/5/2019) sore.
                Menurutnya,  caleg yang menang dalam Pileg karena melakukan politik uang tidak pantas untuk duduk sebagai wakil rakyat diparlemen, karena mereka memenangi kompetisi secara ilegal, curang dan manipulatif. “Keberadaan caleg seperti itu, tentunya  akan memundurkan kualitas wakil rakyat diparlemen dan sudah bisa dipastikan mereka yang terpilih karena praktik politik uang akan bekerja secara koruptif dan juga tidak akan berorientasi memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bisa dibayangkan, mereka terpilih katanya habis milyaran rupiah dengan dua paket satu tusuk oleh salah satu pengusaha Bis ternama di Tasikmalaya,  sementara gaji anggota DPRD saja tidak sebesar itu. Apa mereka sehat merebut simpati rakyat dengan cara kotor dan curang menyuap warga ?," Tanya Fauznoor.
                Bahkan Fauz  Noor kembali menegaskan, bahwa Pileg 2019 khususnya di wilayah Dapil XI Jawa Barat (Tasikmalaya dan Garut) jelas jelas  masih menyisakan banyak persoalan. Di antara yang paling mencolok adalah masih banyaknya praktik money politics di wilayah Garut dan Tasikmalaya oleh beberapa  oknum Caleg.
                Menurutnya, salah satu daerah yang diketahui terjadi praktik money politics secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.  Di daerah tersebut, menurutnya caleg dari partai Gerindra yang disokong oleh keluarga  pengusaha Bis ternama di Tasikmalaya. Termasuk Caleg DPR RI nomor urut 02 asal Garut dari Dapil XI Jabar PDI-P.
"Kasus money politics ini  ini sempat kita laporkan ke Bawaslu. Namun sayangnya, Bawaslu dinilai tidak profesional. Bawaslu terkesan masih lemah dan rasa rasanya sudah tidak bisa lagi menggoalkan rasa keadilan, padahal  pihak Bawaslu sendiri sudah mengetahui permasalahan tersebut," katanya.
                Fauzi mencotohkan, salah satu tokoh Priangan  Timur yang dikenal dengan kesundaan nya, H.Anton Charlyan merupakan salah satu korban politik yang dilakukan sesama rekan separtainya di PDI-Perjuangan. "Masa sih sekelas Pak Anton Charlyan yang sudah jelas jelas kontribusinya ke masyarakat di Priangan Timur sejak dirinya menjabat Kapolwil Priangan, harus kalah dengan caleg caleg muda yang baru muncul kepermukaan, termasuk  Pak Oekon yang saya rasa masyarakat lebih mengenal sosok dan figur Abah Anton ketimbang Oekon, ada apa ini kalau tidak ada apa apanya," kata Fauzi.
                Makanya, dalam kesempatan itu dirinya berbicara ke media agar masyarakat  untuk berani agar moralnya dan imannya bisa terjaga terkait kasus money politik yang telah terjadi selama Pileg berlangsung beberapa waktu lalu."Sebetulnya pihak kami telah melaporkan pelanggaran pelanggaran tersebut ke pihak Bawaslu dan Kepolisian. Tetapi permasalahan diskualifikasi seolah masih terasa mimpi. Karena pembuktian ini menurut aturan mereka regulasi ini berlaku selama 14 hari. Termasuk pelaporan selama 7 hari dari pelapor hingga kini belum terealisasi. Jadi Undang Undang yang dibuat DPR terkesan lemah karena yang dipermasalahkan nya sendiri adalah calon DPR sendiri," ujarnya.
                Sementara itu KH. Raden Bobon Setiadji Bustom  , mengatakan bahwa sosok Anton Charlyan sebetulnya salah satu tokoh pituin Sunda yang sudah tidak diragukan lagi ketokohannya. "Saya berharap dalam waktu empat hari ini ada waktu untuk memperjuangkan sosok Pa Anton yang sebetulnya harus sudah sepantasnya manggung di parlemen mewakili tokoh Sunda di Jawa Barat khususnya di dapil XI Jabar," ujar tokoh ulama asal Tasikmalaya Utara ini. (TONO EFENDI)***

0 komentar:

Posting Komentar

PT LINTAS PENA MEDIA

PT LINTAS PENA MEDIA

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA

Direksi PT LINTAS PENA MEDIA