Bandung, NUANSA POST
Markas Daerah Laskar Merah
Putih (LMP) Provinsi Jawa Barat menilai kemitraan ormas/LSM dengan pemerintah
penting dan strategis. Karena keduanya merupakan pilar pembangunan untuk
mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Perkembangan
ormas/LSM kedepan seharusnya bisa lebih baik dibandingkan tahun-tahun
belakangan, penguatan peran dan fungsi Ormas/LSM adalah ukuran sejauh mana
pemerintah telah memberikan porsinya kepada keberlangsungan Ormas/LSM agar
keberadaanya tetap memberikan manfaat kepada masyarakat dan keberlangungan
program pembangunan, khususnya di Provinsi Jawa Barat.
Ormas/LSM
memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan, pengawasan akuntabilitas,
serta pemberian pelayanan. Salah satu peran masyarakat sipil yaitu penguatan
institusi demokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik.
Bersama
pemerintah, ormas diharapkan bisa menjalankan program yang meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Semangat pembangunan menjadi bagian dari Ormas/LSM.
Peran strategis tersebut akan terwujud apabila organisasi kemasyarakatan memiliki jaringan yang terlatih, senantiasa
terlibat aktif, dan berkelanjutan.
Demikian
disampaikan Ketua Mada LMP Jabar, Ukur Purba menyikapi kegiatan pembinaan dan
pemberdayaan Forum Ormas, LSM dan Komunitas Provinsi Jawa Barat menuju
kemandirian dan Era Digitalisasi yang diselenggarakan Badan Kesbangpol Provinsi
Jabar dan Forum Ormas (Formas) Jabar, Kamis-Jum’at, 28–29 November 2019di Hotel
Agusta jalan Raya Cipanas Garut.
Kegiatan
yang berlangsung selama dua hari itu diikuti oleh 150 orang perwakilan Ormas,
LSM dan Komunitas se Jawa Barat, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan
Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. H. Herri Hudaya, M.Si.
Sementara
itu, menurut Rakhmat Toto, perwakilan Mada Laskar Merah Putih (LMP) Provinsi
Jabar yang hadir mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari
kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Forum Ormas Jabar beberapa
hari sebelumnya di Bandung.
"Berdasarkan
paparan Koordinator Formas Jabar, Pak Hendra Mulyana, yang saya simak, kegiatan
ini merupakan rangkaian dari kegiatan FGD semnggu yang lalu," kata Toto.
Pada sesi terakhir kegiatan,
lanjutnya, dilakukan penandatanganan 7 butir kesepakatan yang di tanda tangani
oleh seluruh perwakilan ormas, Lsm, dan komunitas yang hadir, selanjutnya untuk
disampaikan ke Pemprov. Jawa Barat.
"Saya
atas nama Kamada menyepakati 7 butir pertanyaan sikap bersama dan turut
mendukung untuk disampaikan ke Pemprov Jabar. Satu diantara butir kesepakatan
itu ada yang sejak awal kami sampaikan yaitu terkait Swakelola Tipe 3 sesuai
Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang
dilaksanakan oleh Ormas," pungkas Toto.(***)
0 komentar:
Posting Komentar