LMP : Kemitraan dengan Pemerintah Penting dan Strategis

Bandung, NUANSA POST

Markas Daerah Laskar Merah Putih (LMP) Provinsi Jawa Barat menilai kemitraan ormas/LSM dengan pemerintah penting dan strategis. Karena keduanya merupakan pilar pembangunan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Perkembangan ormas/LSM kedepan seharusnya bisa lebih baik dibandingkan tahun-tahun belakangan, penguatan peran dan fungsi Ormas/LSM adalah ukuran sejauh mana pemerintah telah memberikan porsinya kepada keberlangsungan Ormas/LSM agar keberadaanya tetap memberikan manfaat kepada masyarakat dan keberlangungan program pembangunan, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Ormas/LSM memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan, pengawasan akuntabilitas, serta pemberian pelayanan. Salah satu peran masyarakat sipil yaitu penguatan institusi demokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik.

Bersama pemerintah, ormas diharapkan bisa menjalankan program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat pembangunan menjadi bagian dari Ormas/LSM. Peran strategis tersebut akan terwujud apabila organisasi kemasyarakatan  memiliki jaringan yang terlatih, senantiasa terlibat aktif, dan berkelanjutan.

Demikian disampaikan Ketua Mada LMP Jabar, Ukur Purba menyikapi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Forum Ormas, LSM dan Komunitas Provinsi Jawa Barat menuju kemandirian dan Era Digitalisasi yang diselenggarakan Badan Kesbangpol Provinsi Jabar dan Forum Ormas (Formas) Jabar, Kamis-Jum’at, 28–29 November 2019di Hotel Agusta jalan Raya Cipanas Garut.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu diikuti oleh 150 orang perwakilan Ormas, LSM dan Komunitas se Jawa Barat, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. H. Herri Hudaya, M.Si.

Sementara itu, menurut Rakhmat Toto, perwakilan Mada Laskar Merah Putih (LMP) Provinsi Jabar yang hadir mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Forum Ormas Jabar beberapa hari sebelumnya di Bandung.

"Berdasarkan paparan Koordinator Formas Jabar, Pak Hendra Mulyana, yang saya simak, kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan FGD semnggu yang lalu," kata Toto.

Pada sesi terakhir kegiatan, lanjutnya, dilakukan penandatanganan 7 butir kesepakatan yang di tanda tangani oleh seluruh perwakilan ormas, Lsm, dan komunitas yang hadir, selanjutnya untuk disampaikan ke Pemprov. Jawa Barat.

"Saya atas nama Kamada menyepakati 7 butir pertanyaan sikap bersama dan turut mendukung untuk disampaikan ke Pemprov Jabar. Satu diantara butir kesepakatan itu ada yang sejak awal kami sampaikan yaitu terkait Swakelola Tipe 3 sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Ormas," pungkas Toto.(***)